DPRD MALTENG GELAR PARIPURNA KUA-PPAS RAPBD TAHUN 2018

PDFCetakSurel

Masohi..

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupaten Maluku Tengah (Malteng),  Rabu, (29/11), menggelar Rapat Parupurna Ke-2, agenda penyampaian Nota Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD)  Tahun 2018. Parupurna di pimpimpin Katua DPRD Malteng (Ibrahim Rohubussa),  berlangsung di ruang paripurna utama DPRD Malteng,  di hadiri Bupati Maluku Tengah (Tuasikal Abua, SH), Wakil Bupati (Marlatu L. Leleury, SE),  Pimpinan Forkopinda, Pimpinan SKPD Lingkungan Pemkab Malteng.


"Sesuai konstitusi dimana sebelum berakhimya tahun anggaran 2017, maka kewajiban Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati Maluku Tengah (Tuaskila Abua, SH) berkewajiban menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara RAPBD Tahun Anggaran 2018, sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan Nota Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara kepada DPRD sebagai sebuah landasan pijak dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2018." Demikian disampaikan Ketua DPRD Malteng (Ibrahim Rohunussa) dalan pidato pengantarnya.


Menurutnya,  Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)  merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Dearah (RKPD) di Tahun Anggaran 2018. "Oleh sebab itu dalam upaya pelaksanaan anggaran tahun 2018 maka kewajiban Pemerintah Daerah menyampaikan kepada Dewan lewat Rapat Paripurna Penyampaian Nota KUA PPAS  RAPBD Tahun Anggaran 2018, guna pembiayaan semua urusan pemerintahan wajib dan pilihan sesuai dengan pagu anggaran yang dianggarkan pada RAPBD tahun anggaran 2018," tegasnya. (.......)

Untuk menjawab efektifitas dan efisiensi hasil dalam pembahasan  rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2018. Komisi Satu yang membidangi hukum dan pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Tengah,  mempertegas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Malteng yang berada pada Komisi Satu untuk wajib menyerahkan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) sebelum pembahasan dilaksanakan. HaL ini dimaksudkan agar setiap anggota komisi dapat memperlajari setiap RKA sebelum di bahas, sehingga ada yang menjadi masukan dan koreksi lebih awal di ketahui,  bukan mau dibahas baru RKA-nya di berikan,  tegas Ketua Komisi Satu (Muhammad M. Nukuhehe, SH). Kamis,  (30/11) di ruang kerjanya.

 


Ketegasan dimaksud khususnya pada Komisi Satu,  yakni Inspektorat, Lingkup Sekda,  Dinas Perhubungan,  Disdukcapil,  KesbangPol,  BKD,  BPMN dan Perlindungan Perempuan dan Anak,  Lingkup Sekwan DPRD dan 18 Kecamatan, nantinya sebelun jadwal pembahasan di Komisi Satu maka satu atau dua hari sebelumnya RKA sudah diserahkan kepada anggota komisi,  sehingga anggota komisi dapat mempelajari dengan baik, dan pada waktunya dapat bersinergi dan terselesaikan dengan baik, " harap Nukuhehe.  (........)

Sumber  : Tim web Diskominfo Malteng

Indonesian English French German Hindi Italian Portuguese Russian Spanish

Kepala Daerah

Pariwisata

Wisata Sejarah di Kecamatan Leihitu

Wisata Sejarah di Kecamatan Leihitu

A. Benteng Amsterdam...
23 November 2013
Banda Naira

Banda Naira

Berbicara banda neira...
13 November 2013
Benteng Belgica

Benteng Belgica

Benteng Belgica pada...
13 November 2013
Upacara Pukul Sapu

Upacara Pukul Sapu

Upacara ini gelar untuk...
13 November 2013
Bambu Gila

Bambu Gila

Mantra, kemenyan, dan...
13 November 2013

Layanan Aduan

Statistics Pengunjung

  • Kunjungan : 326822